Bandar lampung,-Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi percepatan pembangunan Jembatan Way Bungur di Kabupaten Lampung Timur, di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mulyadi Irsan, Senin (9/2/2026).
Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung M Taufiqullah, perwakilan Kodam II/Sriwijaya, Korem 043/Gatam, unsur TNI dari Koramil, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, serta Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Lampung, Mulyadi Irsan, mengatakan rapat digelar sebagai tindak lanjut atas kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya pelajar, yang selama ini kesulitan menyeberangi sungai menuju sekolah di wilayah Wadumu, Lampung Timur.
“Ini kebutuhan yang sangat mendesak. Anak-anak sekolah harus menyeberang sungai setiap hari. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat segera mencarikan solusi,” ujar Mulyadi.
Sebagai langkah awal, disepakati pembangunan jembatan gantung darurat Garuda Merah Putih dengan panjang sekitar 100 meter dan lebar 1,2 meter. Jembatan sementara ini akan difasilitasi oleh TNI melalui Kodam, berkolaborasi dengan Pemprov Lampung dan Pemkab Lampung Timur.
“Jembatan gantung ini bersifat sementara untuk pejalan kaki dan sepeda motor. Kendaraan roda empat belum bisa melintas. Kami mohon masyarakat bersabar,” jelasnya.
Sementara itu, untuk solusi jangka panjang, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR akan membangun jembatan permanen tipe rangka baja dengan lebar sekitar 7 meter. Proyek tersebut akan dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga melalui BPJN
“Jembatan permanen membutuhkan perencanaan matang, mulai dari data teknis, penyelidikan tanah, hingga kajian lingkungan. Karena itu, jembatan gantung menjadi solusi cepat bagi masyarakat,” kata Mulyadi.
Ia mengakui, lokasi pembangunan menghadapi tantangan karena berada di kawasan hutan lindung dan rawan banjir. Oleh sebab itu, penentuan titik lokasi pembangunan jembatan masih akan dirapatkan kembali bersama instansi terkait, termasuk Dinas Kehutanan dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) serta melibatkan masyarakat setempat.
“Kita tidak ingin salah menentukan lokasi. Harus aman, tidak terendam, dan sesuai aturan kawasan hutan lindung,” tegasnya.
Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, M Taufiqullah, menambahkan bahwa aspek keselamatan menjadi prioritas utama dalam pembangunan jembatan tersebut.
“Kita perlu penelitian lanjutan, termasuk penyelidikan tanah dan kajian teknis. Keselamatan masyarakat jauh lebih penting, sehingga tidak bisa tergesa-gesa,” ujarnya.
Ia memastikan, pembangunan jembatan gantung darurat akan segera dilaksanakan oleh TNI, sementara perencanaan jembatan permanen akan diproses lebih lanjut oleh BPJN
“Yang pasti, jembatan sementara segera dibangun, dan jembatan permanen akan menyusul setelah seluruh kajian teknis rampung,” pungkas Taufiqullah.
(Zan)
