BANDAR LAMPUNG ,— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung untuk mempelajari penerapan program Desa Ku Maju, khususnya konsep pengembangan ekosistem ekonomi desa yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir.
Rombongan Pemprov NTB yang berjumlah sekitar 20 orang terdiri atas sejumlah asisten dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Mereka ingin melihat secara langsung bagaimana berbagai program pemerintah daerah diintegrasikan untuk mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan mengatakan, kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi Pemprov NTB untuk mempelajari implementasi Desa Ku Maju secara lebih komprehensif.
“Pada prinsipnya mereka ingin langsung melihat bagaimana implementasi program ekosistem Desa Ku Maju yang diterapkan di Lampung,” kata Marindo kepada wartawan, Selasa (29/9/2026).
Menurut Marindo, Pemprov NTB tidak hanya melihat program Desa Ku Maju secara parsial, tetapi juga mempelajari keterkaitan antarsektor yang membentuk satu ekosistem ekonomi di tingkat desa.
Sejumlah sektor yang menjadi bagian dari ekosistem tersebut antara lain pertanian, hilirisasi, ketenagakerjaan, pembangunan infrastruktur, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga koperasi desa.
Di sektor pertanian, misalnya, Pemprov Lampung mengembangkan pupuk hayati cair sebagai salah satu bagian dari upaya memperkuat produktivitas dan efisiensi usaha tani.
Sementara sektor hilirisasi melibatkan perangkat daerah yang menangani perindustrian dan perdagangan. Adapun sektor ketenagakerjaan dikembangkan melalui program vokasi untuk meningkatkan keterampilan masyarakat desa.
“Yang mereka lihat bukan secara parsial program tersebut, tetapi bagaimana semua program yang ada itu menjadi sebuah ekosistem ekonomi di desa,” ujar Marindo.
Rombongan Pemprov NTB juga melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah desa di Lampung Utara untuk melihat secara langsung penerapan Desa Ku Maju, mulai dari proses produksi di sektor hulu hingga pengolahan dan pemasaran di sektor hilir.
Dikembangkan Bertahap
Marindo menjelaskan, pembangunan ekosistem Desa Ku Maju di Lampung dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, Pemprov Lampung menjalankan program percontohan atau piloting di 25 desa.
Program tersebut kemudian dikembangkan dengan memperluas berbagai komponen pendukung, salah satunya fasilitas pupuk hayati cair.
Melalui perubahan APBD 2026, Pemprov Lampung kembali mengalokasikan anggaran untuk memperluas titik produksi pupuk hayati cair di sejumlah desa.
“Harapannya semua desa di Lampung memiliki titik pupuk hayati cair,” kata Marindo.
Selain pupuk hayati cair, Pemprov Lampung juga mengembangkan fasilitas dryer untuk mendukung penanganan pascapanen, khususnya mengolah gabah basah menjadi gabah kering.
Menurut Marindo, pembangunan fasilitas tersebut dilakukan secara bertahap dan ditargetkan rampung pada 2027.
Pengembangan juga mencakup distribusi mesin penggilingan padi atau Rice Milling Unit (RMU), serta pengembangan pakan ternak dan pakan ikan sebagai bagian dari penguatan rantai nilai ekonomi desa.
“Ini juga bagian dari hilirisasi, lalu nanti pengembangan ternak ayam di masing-masing desa. Siklus ini menjadi siklus ekonomi yang nilai tambah dan nilai kesejahteraannya dirasakan oleh masyarakat di desa,” ujarnya.
Infrastruktur Jadi Bagian Ekosistem
Selain sektor pertanian dan hilirisasi, pembangunan infrastruktur jalan desa juga menjadi bagian dari pengembangan ekosistem Desa Ku Maju.
Marindo mengatakan Pemprov Lampung bersama pemerintah kabupaten/kota telah membangun pola kolaborasi pembangunan jalan desa dengan melibatkan TNI.
Kolaborasi tersebut antara lain menggabungkan kewajiban pemerintah provinsi dalam penyaluran dana bagi hasil dengan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
“Ini menjadi sebuah kolaborasi bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan TNI,” jelasnya.
Besaran anggaran pembangunan jalan desa nantinya disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten/kota.
Marindo menegaskan, pembangunan jalan desa tidak baru dimulai pada 2027. Pemerintah Provinsi Lampung telah mulai mengalokasikan anggarannya melalui perubahan APBD 2026.
“Sudah mulai berjalan di perubahan APBD ini,” pungkasnya.
(R/L)
