Example 728x250
Opini  

Penyadapan Ilegal Dan Ancaman Terhadap Demokrasi: Membaca Ulang Pembangunan Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Sipil

banner 120x600
banner 468x60

PENYADAPAN ILEGAL DAN ANCAMAN TERHADAP DEMOKRASI: MEMBACA ULANG PEMBANGUNAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN SIPIL

Oleh:Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Raden Intan Lampung

banner 325x300

Hani giantary putri S.Sos
Prof. Dr. Fitri Yanti, M.A
Dr. Shoni Rahmatullah, M.Pd.I
Dr. Abd Qohar, M.Si

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan fundamental dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi tidak lagi sekadar menjadi instrumen komunikasi dan pertukaran informasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pengawasan sosial, hingga pengambilan kebijakan negara. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, terdapat persoalan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian serius: sejauh mana teknologi dapat digunakan tanpa mengorbankan hak-hak dasar manusia?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika publik dihadapkan pada mencuatnya dugaan praktik penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, jurnalis, tokoh politik, pengusaha, hingga organisasi masyarakat sipil pada periode 2025–2026. Perkara yang ditangani aparat penegak hukum ini tidak semestinya dipahami hanya sebagai persoalan teknis keamanan siber atau konflik antarelite politik. Lebih dari itu, persoalan tersebut menyentuh jantung kehidupan demokrasi, yakni perlindungan privasi, kebebasan berekspresi, keamanan warga negara, serta batas-batas kewenangan kekuasaan.

Bareskrim Polri pada 3 November 2026 mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Dalam perkembangan penyidikan, jumlah tersangka kemudian bertambah menjadi empat orang. Informasi mengenai dugaan sasaran penyadapan yang mencakup berbagai unsur penyelenggara negara dan masyarakat semakin memperluas dimensi persoalan ini.

Meskipun demikian, seluruh dugaan tindak pidana tersebut harus tetap ditempatkan dalam kerangka proses hukum yang menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Penegakan hukum tidak boleh dibangun berdasarkan spekulasi, tekanan opini publik, ataupun kepentingan politik tertentu. Justru karena persoalan ini menyangkut kepentingan publik yang luas, proses penyelidikannya harus berlangsung secara profesional, independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyadapan dan Persoalan Batas Kekuasaan Negara

Dalam negara demokrasi, kewenangan negara bukanlah kekuasaan tanpa batas. Negara memang memiliki legitimasi untuk menjaga keamanan nasional, melindungi kepentingan publik, serta menegakkan hukum. Namun, setiap penggunaan kewenangan harus tunduk pada konstitusi, hukum, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Penyadapan pada dasarnya bukan tindakan yang selalu dilarang. Dalam kondisi tertentu, tindakan tersebut dapat menjadi instrumen penegakan hukum dan keamanan negara. Akan tetapi, penggunaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, kewenangan yang berwenang, prosedur yang ketat, serta mekanisme pengawasan yang efektif.

Persoalan muncul ketika teknologi pengawasan diduga digunakan di luar kewenangan atau tanpa prosedur hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam situasi demikian, teknologi berpotensi mengalami pergeseran fungsi: dari instrumen perlindungan masyarakat menjadi instrumen pengendalian terhadap masyarakat.

Di sinilah pentingnya memahami relasi antara kekuasaan dan kebebasan. Negara yang demokratis tidak diukur dari seberapa besar kemampuan aparatnya mengawasi warga negara, melainkan dari seberapa kuat negara membatasi kewenangannya sendiri agar tidak melanggar hak-hak masyarakat.

Dengan kata lain, keamanan nasional tidak boleh dijadikan alasan pembenar bagi tindakan pengawasan yang sewenang-wenang. Keamanan dan kebebasan bukan dua kepentingan yang harus saling meniadakan. Keduanya justru harus berjalan beriringan dalam sistem demokrasi konstitusional.

Pengawasan Berlebihan Dapat Melemahkan Partisipasi Masyarakat

Dalam perspektif Pengembangan Masyarakat Islam, pembangunan tidak dapat dimaknai sebatas pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, ataupun keberhasilan program pemerintah. Pembangunan pada hakikatnya merupakan proses transformasi sosial yang bertujuan meningkatkan kapasitas, martabat, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat.

Masyarakat bukan sekadar objek pembangunan yang menerima kebijakan negara, melainkan subjek yang memiliki hak untuk terlibat, menentukan kepentingan bersama, menyampaikan kritik, serta mengawasi jalannya pemerintahan.

Oleh karena itu, kebebasan berekspresi, hak atas privasi, dan rasa aman merupakan prasyarat penting bagi terciptanya pembangunan masyarakat yang partisipatif.

Bayangkan apabila mahasiswa merasa takut menyampaikan kritik, jurnalis khawatir menjalankan fungsi jurnalistiknya, aktivis enggan mengorganisasikan gerakan sosial, dan organisasi masyarakat sipil merasa terancam ketika mengawasi kebijakan pemerintah. Dalam kondisi seperti itu, partisipasi masyarakat akan mengalami pelemahan.

Masyarakat mungkin tetap terlihat aktif secara administratif, tetapi kehilangan keberanian untuk menyampaikan persoalan yang sesungguhnya. Kritik berubah menjadi sesuatu yang dihindari, sementara ruang dialog publik perlahan kehilangan substansinya.

Fenomena tersebut dapat melahirkan apa yang disebut sebagai chilling effect, yakni kondisi ketika ancaman pengawasan atau ketakutan terhadap konsekuensi tertentu membuat seseorang membatasi ekspresi, pendapat, maupun aktivitas sosialnya, sekalipun belum tentu terdapat larangan secara langsung.

Dari perspektif pembangunan masyarakat, keadaan ini sangat berbahaya. Sebab, pemberdayaan membutuhkan masyarakat yang kritis, berani, mandiri, dan memiliki kapasitas untuk memperjuangkan kepentingannya.

Bagaimana mungkin negara mendorong masyarakat menjadi partisipatif apabila masyarakat justru merasa tidak aman ketika menggunakan hak konstitusionalnya?

Ancaman terhadap Modal Sosial dan Kepercayaan Publik

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah dampak dugaan penyadapan ilegal terhadap modal sosial (social capital). Dalam kehidupan masyarakat, kepercayaan merupakan salah satu fondasi yang memungkinkan individu dan kelompok bekerja sama, membangun solidaritas, serta berpartisipasi dalam menyelesaikan persoalan bersama.

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tidak terbentuk hanya melalui slogan, program pembangunan, atau komunikasi politik. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat bahwa kekuasaan dijalankan secara adil, transparan, konsisten, dan bertanggung jawab.

Ketika muncul dugaan penyalahgunaan teknologi pengawasan, masyarakat berpotensi mempertanyakan komitmen negara dalam melindungi hak-hak warganya. Apabila persoalan tersebut tidak ditangani secara terbuka dan akuntabel, bukan tidak mungkin akan muncul ketidakpercayaan yang semakin luas terhadap institusi publik.

Dalam konteks ini, negara harus memahami bahwa kepercayaan publik merupakan aset sosial yang sangat berharga. Kepercayaan tidak dapat dibangun melalui pendekatan represif, intimidasi, ataupun pembatasan ruang kritik. Sebaliknya, kepercayaan harus dibangun melalui perlindungan hukum dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Oleh sebab itu, penyelesaian perkara dugaan penyadapan ilegal tidak hanya penting untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan institusi negara.

Masyarakat Sipil Bukan Ancaman bagi Negara

Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah apabila benar terdapat praktik pengawasan ilegal terhadap jurnalis, mahasiswa, aktivis, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok yang menjalankan fungsi kontrol sosial.

Dalam sistem demokrasi, keberadaan masyarakat sipil merupakan elemen penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Pers menjalankan fungsi informasi dan kontrol sosial, mahasiswa mengembangkan tradisi intelektual dan kritik, sedangkan organisasi masyarakat sipil menjadi ruang artikulasi kepentingan publik.

Mereka tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman bagi stabilitas negara hanya karena menyampaikan kritik atau mempertanyakan kebijakan pemerintah.

Justru, kritik merupakan bagian dari mekanisme koreksi dalam pemerintahan demokratis. Pemerintahan yang sehat bukan pemerintahan yang bebas dari kritik, melainkan pemerintahan yang memiliki kemampuan menerima kritik, melakukan evaluasi, dan memperbaiki kebijakan berdasarkan kepentingan masyarakat.

Dalam perspektif Pengembangan Masyarakat Islam, masyarakat sipil juga memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran kolektif, memperkuat solidaritas sosial, dan mendorong transformasi sosial yang berkeadilan.

Dengan demikian, perlindungan terhadap kebebasan masyarakat sipil bukan semata-mata persoalan kebebasan individu, tetapi juga bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembangunan sosial.

Perspektif Islam: Kekuasaan Harus Berorientasi pada Kemaslahatan

Sebagai bagian dari kajian Pengembangan Masyarakat Islam, persoalan ini juga perlu dibaca melalui prinsip-prinsip etika sosial dalam Islam.

Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat dan kehormatan. Prinsip perlindungan terhadap kehormatan, keamanan, harta, dan kehidupan manusia merupakan bagian dari tujuan utama syariat atau maqashid al-syariah.

Salah satu prinsip yang relevan adalah larangan melakukan tajassus atau mencari-cari kesalahan dan urusan pribadi orang lain tanpa dasar yang dibenarkan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Hujurat ayat 12.

Prinsip tersebut memberikan landasan etis bahwa kehidupan pribadi manusia harus dihormati dan tidak boleh menjadi objek pengawasan sewenang-wenang.

Namun, penerapan prinsip ini juga perlu dibedakan dari tindakan penyadapan yang dilakukan berdasarkan kewenangan hukum yang sah untuk kepentingan penegakan hukum. Islam tidak mengabaikan kebutuhan menjaga keamanan dan mencegah kejahatan, tetapi penggunaan kewenangan harus tetap mempertimbangkan keadilan, kemaslahatan, dan larangan melakukan kezaliman.

Dalam konteks kepemimpinan, kekuasaan bukanlah hak istimewa untuk mengendalikan kehidupan masyarakat tanpa batas. Kekuasaan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Negara yang berorientasi pada kemaslahatan tidak hanya berkewajiban menjaga stabilitas, tetapi juga memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan dan keadilan.

Dengan demikian, pembangunan masyarakat dalam perspektif Islam harus berangkat dari penghormatan terhadap martabat manusia, bukan dari praktik pengendalian yang mengabaikan hak-hak masyarakat.

Negara Harus Menjamin Perlindungan Privasi dan Akuntabilitas Teknologi

Secara konstitusional, Indonesia telah memberikan jaminan terhadap sejumlah hak dasar warga negara. Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, sedangkan Pasal 28G ayat (1) menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan kerangka hukum mengenai perlindungan data pribadi, termasuk kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak yang melakukan pemrosesan data.

Namun, keberadaan regulasi tidak akan memiliki arti yang optimal apabila tidak disertai pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum yang konsisten.

Oleh karena itu, terdapat beberapa hal mendasar yang perlu menjadi perhatian dalam penyelesaian perkara ini.

Pertama, aparat penegak hukum harus mengungkap secara terang mekanisme dugaan penyadapan, teknologi yang digunakan, pihak-pihak yang terlibat, serta tujuan dan dasar kewenangan yang diklaim oleh para pelaku.

Kedua, proses penyidikan harus memastikan bahwa tidak terdapat intervensi politik maupun konflik kepentingan yang dapat mengganggu independensi penegakan hukum.

Ketiga, perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan penggunaan teknologi penyadapan agar setiap tindakan yang berkaitan dengan pembatasan privasi memiliki dasar hukum dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Keempat, perlindungan terhadap masyarakat yang diduga menjadi sasaran pengawasan ilegal harus menjadi perhatian, termasuk keamanan data pribadi dan potensi penyalahgunaan informasi yang diperoleh.

Kelima, negara perlu memperkuat mekanisme pengawasan independen terhadap penggunaan teknologi pengawasan digital sehingga kewenangan negara tidak berjalan tanpa kontrol.

Langkah-langkah tersebut bukan hanya diperlukan untuk menyelesaikan satu perkara hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap berada dalam koridor demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.

Pembangunan Tidak Boleh Mengorbankan Kebebasan Manusia

Pada akhirnya, dugaan penyadapan ilegal ini seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengevaluasi kembali hubungan antara teknologi, kekuasaan, dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Kita tidak boleh terjebak dalam pemahaman bahwa kemajuan teknologi secara otomatis menunjukkan kemajuan peradaban. Negara mungkin memiliki teknologi pengawasan yang semakin canggih, sistem digital yang semakin modern, dan kapasitas keamanan yang semakin besar. Namun, semua itu tidak memiliki makna pembangunan apabila tidak diiringi penghormatan terhadap martabat manusia.

Pembangunan yang sesungguhnya bukan hanya tentang seberapa cepat infrastruktur dibangun, seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi dicapai, atau seberapa maju teknologi dikuasai. Pembangunan juga harus diukur dari sejauh mana masyarakat memiliki kebebasan untuk berpikir, berbicara, berorganisasi, menyampaikan kritik, serta berpartisipasi dalam menentukan masa depannya.

Dalam perspektif Pengembangan Masyarakat Islam, masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang memiliki kesadaran kritis, kapasitas sosial, kemandirian, dan keberanian untuk memperjuangkan keadilan. Seluruh kapasitas tersebut hanya dapat tumbuh dalam lingkungan yang memberikan jaminan keamanan, kebebasan, dan perlindungan hukum.

Negara tidak boleh hanya hadir sebagai pemegang kekuasaan, tetapi harus menjadi penjaga hak dan martabat manusia.

Sebab, demokrasi tidak akan kehilangan maknanya hanya karena lemahnya institusi, tetapi juga ketika masyarakat mulai kehilangan keberanian untuk berbicara. Dan pembangunan tidak akan mencapai tujuannya apabila masyarakat yang seharusnya diberdayakan justru hidup dalam ketakutan.

Kemajuan sebuah negara tidak seharusnya diukur dari seberapa jauh negara mampu mengawasi rakyatnya, melainkan dari seberapa besar negara mampu melindungi hak-hak rakyatnya. Teknologi boleh berkembang tanpa batas, tetapi kekuasaan harus tetap dibatasi oleh hukum, etika, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Hani Giantary Putri
Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam
UIN Raden Intan Lampung

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *