Bandar Lampung,-Pemeritah Provinsi Lampung melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama instansi vertikal dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (18/2/2026).
Kegiatan tersebut disaksikan langsung oleh Gubernur LampungRahmat Mirzani Djausaldan Sekretaris Daerah Provinsi LampungMarindo Kurniawan.
Penandatanganan NPHD dilakukan oleh Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung Nurul Fajri bersama Pangdam II/SriwijayaKristomei Sianturi, Danrem 043/Garuda HitamHaryantana, serta perwakilan dari unsur TNI dan Polri.
Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan penandatanganan NPHD merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi penerima hibah. Dukungan tersebut diharapkan dapat menjamin kelancaran penyelenggaraan berbagai kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, hibah daerah tidak sekadar kewajiban administratif yang diatur regulasi, tetapi juga menjadi wujud nyata kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal dalam mewujudkan cita-cita nasional menuju Indonesia Emas serta visi Lampung Maju.
Melalui penandatanganan NPHD ini, Pemprov Lampung berkomitmen mendukung kinerja instansi pemerintah lainnya, khususnya Forkopimda, serta memperkuat kapasitas instansi vertikal, terutama TNI dan Polri, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Bumi Ruwa Jurai.
Ia berharap hibah daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal dan dikelola dengan baik, sehingga tidak hanya menjadi program rutin tahunan, melainkan juga instrumen strategis dalam mendukung pembangunan Provinsi Lampung yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Gubernur juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan TNI dan Polri sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas wilayah.
Sementara itu, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa penandatanganan NPHD menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan jajaran TNI-Polri di wilayah Lampung.
Ia menegaskan dukungan melalui mekanisme hibah daerah bukan sekadar bentuk administratif, melainkan komitmen bersama untuk memperkuat stabilitas wilayah, meningkatkan kesiapan satuan, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui kerja sama tersebut, berbagai program pembinaan teritorial, peningkatan sarana dan prasarana, serta kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal, akuntabel, dan tepat sasaran.
Kristomei juga memastikan setiap dukungan yang diberikan melalui hibah daerah akan dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan guna menjaga kepercayaan publik serta memastikan manfaat hibah benar-benar dirasakan masyarakat. Ia menambahkan, kolaborasi antara TNI-Polri dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan, mulai dari ketahanan pangan, penanggulangan bencana, pembinaan generasi muda, hingga penguatan wawasan kebangsaan.
(Rls)
