BANDAR LAMPUNG ,– Dewan Pengurus Provinsi Persatuan Anti Korupsi Rakyat Lampung (PETISI Rakyat Lampung) menyoroti dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Lampung. Organisasi tersebut mendesak aparat penegak hukum dan lembaga auditor negara melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek bernilai puluhan miliar rupiah itu.
Berdasarkan dokumen yang dihimpun PETISI Lampung, proyek rehabilitasi dan renovasi madrasah tersebut mencakup 12 madrasah di sejumlah kabupaten di Provinsi Lampung. Salah satu paket pekerjaan yang disorot memiliki nilai kontrak Rp17.054.713.600, sementara paket lainnya tercatat senilai Rp25.485.529.000. Dengan demikian, total nilai kedua paket mencapai Rp42.540.242.600.
PETISI Lampung mengungkapkan sejumlah dugaan ketidaksesuaian antara dokumen kontrak dan kondisi pekerjaan di lapangan. Di antaranya, tidak tersedianya pagar pengaman proyek, fasilitas sementara untuk pengawasan, serta sejumlah peralatan konstruksi yang disebut telah dipersyaratkan dalam dokumen rencana kerja dan syarat-syarat (RKS).
Selain itu, PETISI juga menyoroti dugaan minimnya tenaga ahli dan lemahnya pengawasan pekerjaan. Bahkan, berdasarkan hasil peninjauan yang diklaim dilakukan organisasi tersebut, sejumlah pekerja disebut tidak menggunakan alat pelindung diri (APD), meskipun terdapat pekerjaan yang dilakukan di ketinggian.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah penurunan nilai penawaran atau kontrak yang disebut mencapai 20 persen dan 23,33 persen dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS). PETISI meminta BPKP atau Inspektorat Jenderal Kementerian terkait mengaudit selisih penawaran tersebut untuk memastikan tidak terjadi pengurangan spesifikasi maupun volume pekerjaan.
PETISI juga memperkirakan anggaran keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebesar Rp638 juta hingga Rp1,06 miliar perlu diaudit realisasinya. Angka tersebut merupakan estimasi berdasarkan perhitungan 1,5 hingga 2,5 persen dari total nilai kontrak kedua paket, bukan hasil audit kerugian negara yang telah ditetapkan.
Sorotan lainnya tertuju pada pekerjaan rehabilitasi MIS Al Hidayah di Kecamatan Dente Teladas. PETISI menyebut pekerjaan pembongkaran telah dilakukan, tetapi proyek diduga terbengkalai sehingga siswa terpaksa belajar di masjid dan rumah guru.
Atas berbagai temuan dan dugaan tersebut, PETISI Lampung meminta pemeriksaan terhadap seluruh pelaksanaan pekerjaan, termasuk kualitas material, kedalaman pondasi, jarak rangka baja ringan, realisasi anggaran K3, serta fungsi pengawasan konsultan dan pihak satuan kerja.
Dalam surat Nomor 096/PETISI/X/2026 tertanggal 5 November 2026, Ketua Umum PETISI Lampung Iwan Lenga bersama Sekretaris Safrudin menyampaikan pemberitahuan rencana aksi demonstrasi sebagai tindak lanjut atas surat permintaan klarifikasi sebelumnya yang menurut mereka belum mendapat jawaban resmi.
Aksi demonstrasi jilid II dijadwalkan berlangsung pada Senin dan Selasa, 16–17 November 2026, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai, dengan estimasi 200 peserta aksi di Jakarta.
Sejumlah lokasi yang menjadi sasaran penyampaian aspirasi meliputi Kantor Kementerian Pekerjaan Umum RI, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kejaksaan Agung RI, serta Gedung Merah Putih KPK RI.
PETISI Lampung membawa sembilan tuntutan utama, di antaranya meminta audit terhadap selisih penawaran, penyelidikan dugaan penggelembungan HPS, pemeriksaan realisasi anggaran K3, pengecekan fisik pondasi dan rangka baja, serta pemberian sanksi kepada perusahaan pelaksana apabila terbukti melanggar ketentuan kontrak.
Mereka juga mendesak evaluasi terhadap Kepala Satker, PPK, dan PPTK, meminta pemeriksaan terhadap konsultan pengawas, serta menuntut transparansi laporan mingguan dan progres fisik seluruh lokasi madrasah.
PETISI menegaskan bahwa langkah demonstrasi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, khususnya proyek pembangunan fasilitas pendidikan.
Hingga berita ini disusun, dugaan-dugaan tersebut masih merupakan klaim dan temuan versi PETISI Lampung yang memerlukan verifikasi independen. Belum terdapat keterangan resmi dari pihak satuan kerja, perusahaan pelaksana, maupun konsultan pengawas dalam dokumen yang menjadi dasar pemberitaan ini.
PETISI berharap aparat penegak hukum dan lembaga auditor segera menindaklanjuti laporan tersebut agar pelaksanaan proyek benar-benar sesuai spesifikasi, anggaran negara digunakan secara bertanggung jawab, dan hak pendidikan para siswa tidak dirugikan. (R/g)

















