Bandar lampung, -Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mendampingi Komisi XII DPR RI dalam kunjungan kerja reses Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 untuk pengawasan langsung pengelolaan sektor energi dan lingkungan hidup di Hotel Radisson, Bandar Lampung, Jumat (20/2/2026).
Dalam sambutan tertulis Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang dibacakan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, disampaikan apresiasi atas kehadiran Komisi XII DPR RI sebagai momentum strategis memperkuat sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, serta iklim investasi di Lampung.
Gubernur menegaskan, Lampung memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera dengan luas wilayah sekitar 35.587 kilometer persegi dan jumlah penduduk lebih dari 9 juta jiwa di 15 kabupaten/kota.
Dari sektor energi, bauran energi baru terbarukan (EBT) Lampung pada 2025 tercatat mencapai 36,32 persen, melampaui target Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sebesar 36 persen. Realisasi pemanfaatan energi mencapai 4,08 million tonnes of oil equivalent (MTOE), dengan komposisi EBT 36,32 persen, minyak bumi 37,80 persen, gas bumi 4,88 persen, dan batu bara 21,21 persen.
Pemprov Lampung juga melaporkan peningkatan pemanfaatan EBT dari 1,46 MTOE pada 2023 menjadi 1,48 MTOE pada 2024, sejalan dengan target menjadikan Lampung sebagai lumbung energi terbarukan nasional.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyatakan kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan implementasi usaha hulu migas, khususnya rencana pelaksanaan survei seismik 2D oleh PT Pertamina EP di wilayah Lampung dan Sumatera Selatan.
Berdasarkan paparan SKK Migas dalam rapat dengar pendapat pada 11 Februari 2026, target survei seismik 2D nasional tahun 2026 mencapai 3.882 kilometer, namun hingga Januari 2026 realisasinya masih nol kilometer.
“Jika survei seismik 2D Lampung–Sumatera Selatan sepanjang 688,5 kilometer ini berjalan, kontribusinya mencapai 17,7 persen dari target nasional. Ini bukan kegiatan kecil, melainkan sangat signifikan,” tegas Putri.
Survei tersebut direncanakan melintasi lima kabupaten di Lampung, yakni Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Lampung Tengah, dan Lampung Timur, serta dua kabupaten di Sumatera Selatan. Total cakupan mencapai 35 kecamatan dan 142 desa dengan jadwal pelaksanaan Desember 2025 hingga Agustus 2026.
Komisi XII menekankan pentingnya kesiapan teknis, kepastian perizinan, skema pembiayaan, serta mitigasi risiko sosial dan lingkungan. Sosialisasi yang sistematis dan transparan dinilai menjadi kunci untuk mencegah potensi resistensi masyarakat.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Paul Ibnu Suhendra, mengungkapkan Lampung memiliki potensi sumber daya migas yang signifikan, dengan estimasi sumber daya minyak sekitar 830 juta barel yang memerlukan eksplorasi lanjutan.
Saat ini telah dilakukan akuisisi seismik 2D sepanjang 652 kilometer guna meningkatkan kualitas pemetaan bawah permukaan, sebagai langkah awal membuka potensi cadangan baru.
Sementara itu, Direktur Regional 1 Sumatera PT Pertamina EP, Muhammad Arifin, menyebut estimasi potensi oil in place di wilayah kerja Sumbagsel Area 1 mencapai sekitar 1,4 miliar barel. Survei seismik 2D direncanakan dimulai Juni 2026, dilanjutkan studi dan pemboran eksplorasi pada 2028.
“Jika ditemukan cadangan ekonomis, tahapan berikutnya adalah delineasi, penyusunan rencana pengembangan hingga target on stream awal pada 2032. Tanpa eksplorasi hari ini, tidak akan ada produksi di masa depan,” ujarnya.
Pemprov Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan perizinan dan koordinasi lintas instansi, agar pengembangan sektor ESDM berjalan selaras dengan target nasional, tanpa mengabaikan aspek sosial dan kelestarian lingkungan.
Reses ini turut dihadiri Kepala Dinas ESDM Febrizal Levi Sukmana, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, KPTPH, Dinas Perkebunan, Diskominfotik dan Statistik, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung Ahmad Iswan A Caya, Sekretaris DPRD Descatama Paksi Moeda, serta para pemangku kepentingan lainnya.
(Rls)
