Bandar Lampung – Banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kota Bandar Lampung setelah hujan berintensitas tinggi dinilai menjadi sinyal penting bagi pemerintah kota untuk segera mengevaluasi sistem drainase secara menyeluruh.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas infrastruktur pengelolaan air di perkotaan perlu diperkuat agar mampu mengantisipasi meningkatnya limpasan air hujan seiring pesatnya perkembangan kawasan perkotaan.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Bandar Lampung, Agus Widodo, mengingatkan bahwa persoalan ini berpotensi berkembang menjadi masalah serius apabila tidak ditangani secara sistematis dan terencana.
“Bandar Lampung berisiko mengalami krisis drainase kota apabila pengelolaan sistem drainase tidak direncanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan kota,” ujar Agus Widodo.
Menurutnya, pertumbuhan kawasan permukiman, pembangunan infrastruktur, serta semakin berkurangnya kawasan resapan air turut berkontribusi terhadap meningkatnya volume limpasan air hujan.
Apabila kondisi tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas saluran drainase, maka sistem yang ada dikhawatirkan akan semakin terbebani dan berpotensi memicu genangan hingga banjir di berbagai wilayah kota.
Fraksi PKS DPRD Bandar Lampung menilai kondisi ini perlu disikapi melalui pendekatan kebijakan yang lebih terencana dan berorientasi jangka panjang.
Salah satu langkah strategis yang didorong adalah penyusunan masterplan drainase kota sebagai dasar pengelolaan sistem air perkotaan yang lebih terarah dan terintegrasi.
Selain itu, DPRD juga mendorong Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi drainase yang ada. Audit tersebut bertujuan untuk mengetahui kapasitas saluran, tingkat sedimentasi, serta mengidentifikasi titik-titik rawan genangan.
Sebagai langkah antisipatif, Fraksi PKS juga merekomendasikan pembangunan kolam retensi di sejumlah kawasan strategis guna menampung limpasan air saat curah hujan tinggi.
Di sisi lain, sistem drainase juga dinilai perlu diintegrasikan dengan kebijakan tata ruang kota, khususnya dalam implementasi rencana tata ruang wilayah.
Program normalisasi sungai secara berkala, termasuk pengerukan sedimentasi serta penataan kawasan sempadan sungai, juga menjadi langkah penting yang diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Agus Widodo menegaskan bahwa DPRD memiliki peran penting melalui fungsi pengawasan dan penganggaran untuk memastikan program penanganan banjir dapat berjalan secara efektif.
“DPRD siap mendorong dan mendukung langkah-langkah strategis pemerintah kota dalam penanganan banjir, termasuk melalui pembahasan kebijakan dan dukungan anggaran,” jelasnya.
“Yang terpenting adalah adanya perencanaan yang sistematis agar penanganan banjir tidak bersifat reaktif, tetapi mampu menjawab tantangan jangka panjang,” lanjutnya.
Selain kebijakan pemerintah, Fraksi PKS juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah ke saluran air serta menjaga kebersihan drainase di lingkungan masing-masing.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, diharapkan pengelolaan sistem drainase di Kota Bandar Lampung dapat semakin baik sehingga risiko banjir di masa mendatang dapat diminimalkan. (Zan)
